Bertempat di pusat studi kependudukan dan kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, perwakilan JPY Rani Pribadi menyampaikan petisi mereka. Dalam petisi tersebut, mereka menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM dan menuntut pemerintah melindungi kehidupan rakyat termasuk perempuan, anak-anak dan lansia untuk bisa hidup secara layak dan bermartabat.
“Kenaikan harga BBM menunjukkan pemerintah membiarkan rakyat hidup di bawah standar kelayakan, bagian dari kegagalan negara menjamin pemenuhan hak warganya,” kata Rani seperti disitat dari situs UGM, Sabtu (31/3/2012).
Source:
"Di tengah harga kebutuhan pokok merangkak naik dan daya beli yang menurun, perempuan, anak dan lansia berisiko menanggung dampak terberat di dalam keluarga,” tuturnya.
Selain itu, kata Rani, kondisi distribusi relasi kuasa sosial yang timpang gender akan tetap menjadikan perempuan sebagai pihak yang dihadapkan pada tekanan psikis akibat kenaikan harga BBM.
“Perempuan mendapatkan tekanan psikis paling berat. Jika suami stres, pelampiasannya ke perempuan lewat seks. Padahal perempuan sudah stres akibat kenaikan BBM ini,” imbuhnya.
Petisi Perempuan Menolak Kenaikan Harga BBM tersebut berisi tiga poin penting. Pertama, kenaikan harga BBM akan berdampak akan menurunnya daya beli dan kualitas hidup. Akibatnya kapasitas untuk pemenuhan kebutuhan spesifik, seperti kesehatan reproduksi dan hak anak untuk belajar dan bermain akan menurun.
"Sehingga dapat meningkatkan risiko kekerasan dalam berbagai bentuk akibat dampak lanjutan dari meningkatnya beban hidup. Oleh karena itu, pemerintah harus melindungi kehidupan rakyat termasuk perempuan, anak, dan lansia," ujar Rani.
Kedua, kenaikan harga BBM akan memicu meningkatnya persoalan yang lebih luas bagi persoalan ekonomi maupun sosial politik yang lain. Terakhir, mereka mengusulkan adanya penghapusan pos-pos anggaran APBN yang berujung pada pemborosan.(mrg)(rhs)
View the original article here
RSS Feed
Twitter
Facebook